|
|
| . |
| ::
|
| Selasa, 25-11-2008 | Surat Untuk Pak Aco, yang Kembali Mengurus Makassar
:: Winarni ::
|  Perkampungan kumuh di Sungai Tallo, salah satu PR besar perencana kota.
Foto: Winarni.
Pemilihan Walikota Makassar telah berakhir. Baliho, spanduk, poster para kandidat yang membanjiri kota dan terasa menyesakkan, kini mulai dipinggirkan. Pasangan IASMO (Ilham Arif Sirajuddin dan Supomo Guntur) menang dengan suara lebih dari 60 persen. Menunggu kepemimpinan IAS, untuk kedua kalinya, citizen reporter Winarni menurunkan pandangan dan harapannya, dari perspektif mahasiswa perencana kota. Satu hal yang paling dinantikan warga dari Aco, panggilan akrab sang walikota terpilih, jurus apa yang dikeluarkannya menata kota. (p!)
| Tanggal 4 November 2008 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah menetapkan IASMO sebagai pemenang Pilwalkot. Meski harus dicatat, jumlah warga yang tidak memilih alias golput lebih banyak dari suara yang diraih pemenang. Dari hasil rekapitulasi KPU terlihat bahwa total suara sah 553.911 suara dan yang tak sah sebanyak 6.885 suara. Dari total pemilih 959.873 orang, maka diperoleh suara golput sebanyak 399.077 suara atau 41,57 persen dari total pemilih. Jumlah suara golput lebih banyak dari suara yang diraih pasangan IASMO sendiri yakni 370.912
Pengamat politik Prof. Tb. Zulriska Iskandar pernah menanggapi tingginya angka golput dalam Pilwalkot Bandung 2008. Katanya, hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap figur calon pemimpin sebagai salah satu faktor penyebab golput. Lebih lanjut Prof. Zulriska mengungkapkan bahwa golput merupakan perilaku yang timbul akibat adanya kekecewaan. Sementara Saiful Mujani, Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indonesia, pun pernah mengungkapkan bahwa kondisi tingginya angka golput di setiap pilkada terjadi karena hasil pemilu dan kegiatan politik lainnya dirasakan semakin jauh dari ekspektasi publik. Bisa jadi, hal ini pula yang mendera pilwalkot Makassar.
Golput memang tak mampu memengaruhi legitimasi pemimpin terpilih. Hanya saja, golput tetap membawa pengaruh pada position power dari pemimpin tersebut.
Politik dan Perencanaan
Dimensi politik dalam perencanaan merupakan sebuah dimensi yang menjelaskan bagaimana sebuah proses politik akan sangat memengaruhi suatu kebijakan publik maupun output perencanaan yang akan diambil. Dimensi politik dalam ranah perencanaan, telah sekian lama menjadi diskursus yang panjang dan melibatkan banyak ahli yang mengungkapkan mengenai eksistensi politik dan perencanaan.
Tak dapat dipungkiri, masalah perencanaan kota adalah masalah setiap orang. Bukan hanya masalah para perencana kota, bukan masalah pemimpin dan pengambil kebijakan dan bukan hanya masalah kami sebagai mahasiswa yang mendalami isu kota.
Siapa yang dapat menghindarkan diri untuk tidak melihat, merasakan, menikmati dan menggunakan suatu perencanaan kota?
Setiap hari manusia memanfaatkannya sejak terbangun dari tidur hingga kembali ke peraduan. Ke kampus, ke kantor, ke toko, ke pasar, ke tempat rekreasi, kemanapun juga kita pergi mau tidak mau harus berhadapan dengan arsitektur yang juga bagian sebuah penataan ruang. Antara satu tempat ke tempat lainnya dihubungkan oleh transportasi dan ruang publik yang juga merupakan produk perencanaan kota
Suka atau tidak suka. Karena produk perencanaan kota adalah perwujudan budaya, pengejawantahan dan wadah aktivitas kehidupan sosial, ekonomi masyarakat kota. Sebuah karya fisik yang terbentuk oleh tangan manusia secara menyeluruh dan mencakup semua unsur kehidupan.
Eratnya kaitan antara dimensi politik dan perencanaan kota lebih jelas diungkapkan John M. Levy (1988) di dalam bukunya Contemporary Urban Planning. Alasan pertama karena perencanaan senantiasa melibatkan hal yang menyangkut emosi masyarakat; Kedua, keputusan terlihat nyata sehingga kalau terjadi kesalahan keputusan tidak dapat disembunyikan dan mudah menjadi isu politik; Ketiga, proses perencanaan harus melibatkan masyarakat secara langsung karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak; Keempat karena masyarakat merasa mempunyai keahlian dan kedudukan yang sejajar dengan perencana; Dan terakhir karena keputusan perencana mempunyai dampak yang besar bagi pemilikan tanah, terutama dampak ekonomis terhadap nilai tanah dan pemanfaatannya.
Seperti yang diungkapkan John M. Levy pada alasan pertama, ketiga dan keempat bahwa perencaanaan sangat dekat dengan masyarakat. Oleh karenanya, permasalahan tersebut juga erat dengan politik sebagai proses pengambilan kebijakan publik. Di sinilah tugas berat yang harus diemban calon walikota dan wakil walikota yang terpilih.
Perencana Kota
Akhir-akhir ini jumlah perencana kota memang meningkat dengan pesat. Hal ini disebabkan makin banyaknya lulusan lembaga pendidikan yang berlatar belakang perencanaan kota, baik bergelar sarjana maupun master. Dengan modal ijazah di tangan, mereka bebas mengklaim diri sebagai perencana kota meski tanpa pendalaman isu yang matang.
Seharusnya perencana kotalah yang memiliki kepekaan sosial, penghayatan yang mendalam dan keterlibatan yang tuntas terhadap denyut nadi yang berdetak dari masyarakat sekitarnya, merekalah yang mempunyai tugas mewadahi persepsi dan aspirasi masyarakat.
Para perencana kota berperan untuk mengingatkan para penentu kebijakan yang berada di atas jika kurang peka lingkungan, tidak menjejali bangunan di atas taman yang merupakan paru-paru kota. Masih mending kalau bangunannya sesuai dengan peruntukan tanah yang digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota. Bayangkan bagaimana rancuhnya suatu area yang merupakan kawasan pendidikan lebih di dominasi pusat pertokoan, mall, dan bangunan komersil lainnya. Dimanakah perencana kota ini?
Tetapi bagaimana jika penunjukkan konsultan tidak didasarkan atas pertimbangan prestasi dan referensi pekerjaan yang telah dilakukannya? Tetapi mungkin karena koneksi dan komisi. Hingga terlihatlah pembangunan yang tidak di dasarkan atas cinta dan pengertian sesuai etik profesional, melainkan berdasarkan eksploitasi dan prostitusi yang bermotif komersial. Hasilnya mudah di tebak, karya tata ruang yang berkualitas rendah.
Eko Budiharjo dalam bukunya Arsitektur dan Kota di Indonesia mengungkapkan bahwa dalam merencanakan dan merancang sebuah karya yang bernilai arsitektur, ada dua masalah yang harus diperhatikan yakni guna dan citra. Guna dalam arti kata aslinya tidak hanya berarti bermanfaat, tetapi lebih dari itu punya daya yang menyebabkan kita bisa hidup lebih nyaman sehingga prestasi meningkat. Sedangkan citra menunjukkan suatu gambaran, suatu kesan penghayatan dari seseorang. Citra tersebut merupakan lambang yang membahasakan keadaan masyarakat. Jadi jika Makassar identik dengan citra semrawut, kemungkinan besar merupakan pencerminan wajar dan jujur dari keadaan masyarakatnya yang sedang bingung.
Penataan Kota Makassar
Hingga hari ini, tata ruang kota Makassar, masih menyisakan banyak ‘pekerjaan rumah’ bagi pemimpin baru. Banjir masih melanda di musim penghujan; beberapa jalur lalu lintas masih menyampaikan kata ‘macet’; pemukiman kumuh perlu di tata lebih manusiawi; pedagang kaki lima sebagai sumber ekonomi masyarakat kecil, masihkah mendapat tempat diantara maraknya pendirian mall?; Apakah Kota Makassar akan tetap mengakar pada identitasnya dengan pembangunan gedung-gedung baru yang katanya megah dan mewah?
Fenomena keruangan kota yang semakin kompleks ini, memerlukan pendekatan pengelolaan baru yang bersifat holistik dan integratif. Ada tiga pilar pendekatan yang saling terkait yakni secara ekonomi menguntungkan, ramah terhadap lingkungan, dan secara sosial dan politik di terima masyarakat dan sensitif terhadap budaya. Kota selalu membutuhkan sebuah sentuhan yang lebih intelektual dan sungguh-sungguh, bukan sekedar koneksi dan komisi.
Saya memang masih mahasiswa, anak bawang, tak punya kekuasaan, belum cukup koneksi dan komisi. Satu-satunya kemewahan yang saya miliki hanyalah idealisme. Idealisme yang mengiris hati ketika melihat Kota Makassar semakin semrawut, idealisme yang membuat airmata berubah selaksa silet tajam yang menyayat pipi ketika pembangunan berdiri tanpa memerhatikan masalah lingkungan.
Saya yakin, masyarakat Makassar semakin cerdas dalam melihat fenomena keruangan Makassar saat ini. Durasi antara pengumuman kemenangan hingga pelantikan seharusnya menjadi momen bagi pemimpin terpilih untuk mematangkan konsep penataan ruang Makassar. Karena bukan tak mungkin, akumulasi antara masyarakat yang golput dan pemilih kandidat lain akan memengaruhi position power IASmo bila gagal menata Kota Makassar menjadi lebih baik.
Apakah IASMO punya visi dan misi yang pro-rakyat atau harus mendahulukan komisi dan koneksi?
Untuk Walikota terpilih, Pak Aco, yang namanya terasa akrab disapa warga, semoga Anda membaca surat ini. (p!)
*Citizen reporter Winarni dapat dihubungi melalui email winarni@panyingkul.com
|
| | Jumlah
Komentar (10) |
|
| Komentar :
23-12-2008
Dari : rusle | daengrusle@angingmammiri.org
dan kemudian Om Aco,
dipilih sebagai
TOKOH Pilihan Tempo
2008.
saya kira, di alam
sana, Daeng Besse
dan anaknya berusaha
tersenyum getir... 16-12-2008
Dari : |
kotak katik kota
kita
kita kotak katik
kota
kota kotak katik
kita 29-11-2008
Dari : antoPJ | pnxjnx@yahoo.co.id
untuk yang dibawah
saya.
Betuuull.. tidak
berpartisipasi
sebagai pemilih
dalam pilkada dan
sejenisnya juga
adalah sebuah
pilihan. bukannya
takut kalah atau
pilihannya salah,
kita bebas memilih
kan.. golput adalah
pilihan alternatif
jika tidak ada
pilihan yang kena
dihati dan nurani. 27-11-2008
Dari : halim hd. | halimhade@yahoo.com
U/ BUNG SYUKRI: saya
bisa maklum dgn
logika sederhana
anda. pertama anda
menganggap bahwa
golput itu tidak
bertanggungjawab,
pengecut. logika ini
bisa dibalikan
kepada sinisme untuk
anda: jangan-jangan
anda memilih karena
dapat amlop, hehehe.
ok. golput yang saya
"yakini" sejak tahun
1972 adalah pilihan
bagi saya (dan
banyak rekan-rekan
saya) untuk menunggu
dan memilih momentum
sambil mengembangkan
kapasitas kritis dan
membentuk jaringan
sosialnya. tentu
saja golput tidak
punya "ikatan"
kecuali moril,
bersetia kepada
pilihan yang mungkin
terasa "utopis". why
not! dan tentang
golput tidak berhak
mengakses kepada
negara, rasanya anda
keliru dalam soal
hak dan kewajiban.
sebagai warga
pembayar pajak,
golput bukan hanya
berhak tapi
sekaligus
berkewajiban
melakukan kontrol,
kritik dan
menggunakan dan
memelihara sarana
publik secara
bertanggungjawab. 26-11-2008
Dari : Muh. Nur Taqwim | taqwimyunus@yahoo.co.id
Sederhana saja
harapan saya atas
terpilihnya pak Aco,
mudah-mudahan
Musrembang itu bisa
diefektifkan agar
perencanaan dapat
berjalan dan terukur
dengan baik. Karena
dengan Musrembang
yang berkualitas,
dapat menjadi salah
satu media untuk
bisa menciptakaan
perencanaan
pembangunan secara
kolaboratif. Jangan
lagi seperti yang
sudah lewat. 26-11-2008
Dari : syukri_b@yahoo.com | 120571
Bagi saya golput itu
menunjukkan sikap
kepengecutan.mereka
adalah orang-orang
yang tidak punya
tanggung jawab untuk
menentukan sikap
politik.bagi saya
mereka tidak pantas
untuk perhatikan,dan
seandainya bisa
mereka tidak berhak
untuk meminta akses
kepada negara
apalagi hak untuk
mengoreksi.lebih
baik orang yang
kalah dalam politik
daripada golput. 25-11-2008
Dari : arminh | artsuru@gmail.com
@editor: kayaknya
koreksi teksnya itu
belum... teksnya
masih sama. 25-11-2008
Dari : editor |
untuk pendekar
golput, kesalahan
kalimat tsb telah
kami koreksi. terima
kasih.
-editor 25-11-2008
Dari : pendekar golput berwatak baik | golput@pilkada.mks
sepertinya kalimat
ini: Meski harus
dicatat, jumlah
warga yang tidak
memilih alias golput
lebih banyak dari
pemilih yang
terdaftar... kurang
tepat karena angka
dalam kalimat
berikutnya tidak
sesuai dengan
kalimat tadi.. coba
deh diperhatikan
dengan 25-11-2008
Dari : Ipul | ipul.ji@gmail.com
Inart, tulisanmu
bagus
sekali..memberi
rambu pada kita
warga kota Makassar
(khususnya pada para
pendukung IASMO)
agar tidak terlenan
euforia kemenangan
dan lebih besar lagi
euforia pembangunan
yang belakangan ini
memang sedang marak.
di balik euforia
tersebut ada sebuah
"ancaman" yang
sedang menghadang
perjalanan ke masa
depan kota
kita.sebagai warga
yang mencari makan
di Makassar (meski
tidak berdomisili di
Makassar) saya
sampai sekarang
belum tahu persis,
rencana besar tata
ruang kota Makassar
nantinya seperti
apa.
itu sebenarnya
adalah isu besar
yang ingin saya (dan
mungkin banyak
orang) ketahui.
sudahkah pemimpin
yang sekarang
memikirkan bentuk
wajah kota Makassar
10 tahun yang akan
datang ?, selaraskah
pembangunan ( dengan
nama modernisasi )
yang lagi digenjot
sekarang ini dengan
pertumbuhan sosial,
ekonomi dan budaya
?. anggaplah secara
kasat mata Makassar
sudah modern, yang
ditandai dengan
maraknya pusat
perbelanjaan yang
wah, gedung jangkung
yang mewah, jalan
layang yang
kokoh..tapi, apakah
sektor lainnya yang
lebih lekat dengan
nadi masyarakat
sehari2 juga ikut
diperbaiki ?.
rekayasa sektor
transportasi ?,
penyediaan ruang
hijau ?,
penanggulangan
banjir ?, bahkan
pelestarian budaya
dan kearifan lokal,
masihkah itu
terpelihara
?..jangan sampai
pemerintah kota ini
memang lebih gencar
memoles wajah kota
kita tanpa
memerhatikan sektor
lain yang juga tak
kalah pentingnya.
jangan sampai ada
hilang dari kota
Makassar.. |
|
|
|
|
| ::
CITIZEN REPORTER |
 |
(Kamis, 12-07-2007) | | |
(Minggu, 29-04-2007) | | |
(Selasa, 31-10-2006) | | |
(Rabu, 11-10-2006) | | |
(Rabu, 16-08-2006) | |
|
Untitled Document
| ::
DUNIA SEGIEMPAT KAREBOSI |
|
Untitled Document
| ::
KONTAK TIM PANYINGKUL! |
Email Redaksi :
redaksi@panyingkul.com
Tim:
yus@panyingkul.com
+62 813 226 80844
Moch. Hasymi
+62 811 955 954
|
|
|
