|
|
| . |
| ::
|
| Kamis, 25-12-2008 | Apakah Makassar Butuh Pengawas Kebudayaan a la Bay Watch? :: M. Aan Masnyur ::
| Salah satu kegiatan kesenian di Makassar, Teater Kala menggelar “Kisah Tubuh” Foto: Harianto Sirajuddin.
Citizen reporter M. Aan Mansyur mengritisi peran lembaga pengawas kebudayaan yang didirikan tahun ini di Makassar, ICW (Indonesia Culture Watch). Ia berargumen, ICW harusnya fokus pada fungsi pengawasan yang dicita-citakan, dan bukannya mendahulukan agenda kerja kesenian lainnya. (p!,) |
KEJADIANNYA 15 tahun silam, tepatnya bermula pada 17 Juli 1993 saat ia mengawali penerbangan internasionalnya hari itu. Ia membaca sebuah inflight magazine milik Garuda Airlines yang ditumpanginya. Di salah satu halaman majalah itu ada kolom kecil yang memuat jadwal Pekan Budaya IV Sulawesi Selatan. Tiga hari kemudian, setiba di Bandar Udara (Sultan) Hasanuddin, ia memesan taksi menuju hotel. Di perjalanan, ia bertanya kepada sopir taksi mengenai perhelatan akbar yang jadwalnya ia baca di majalah.
Tetapi sepanjang pengetahuan Si Sopir Taksi tak ada festival budaya hari itu. Sopir taksi itu juga tidak pernah mendengar rencana adanya perhelatan budaya. Di hotel tempat di mana ia akan menghabiskan hari-hari awalnya di Makassar, ia mendapat jawaban yang sama ketika bertanya perihal pekan budaya itu.
Belakangan ia tahu pekan budaya itu sedianya memang dibuka 17 Juli, tetapi hanya dua minggu sebelum ia tiba di Makassar, perubahan rencana kedatangan wakil presiden membuat acara itu ditunda. Tanpa perlu mengindahkan ratusan musisi, penari, perupa, pengrajin, dan ahli masakan tradisional dari tiap kabupaten yang sudah penuh persiapan sebelum meninggalkan rumahnya selama seminggu demi acara itu.
Gubernur baru kala itu, H. Zainal Basri Palaguna, tiba-tiba mengumumkan penundaan acara itu untuk menyesuaikan kedatangan wakil presiden dan istrinya.
Tentu tidak sulit melakukan penundaan yang tiba-tiba itu, melalui birokrat di tingkatan-tingkatan lebih bawah, dari kabupaten hingga desa, kabar penundaan itu tiba di telinga para peserta dari seluruh daerah. Tentu saja mereka kecewa―dan bukan saja mereka tetapi banyak pihak lain―tetapi mereka bisa apa!
***
CERITA ringkas di atas bukanlah kisah fiksi. Peristiwa itu adalah pengalaman pribadi R. Anderson Sutton yang saya baca di awal bab dua bukunya yang ia tulis setelah melakukan penelitian tentang kesenian di Sulawesi Selatan.
Lebih lengkapnya kisah itu silakan buka buku bagus berjudul Calling Back the Spirit: Music, Dance, and Cultural Politics in Lowland South Sulawesi terbitan Oxford University Press, 2002.
Selain perihal penundaan acara, di bab itu dengan sangat detil diceritakan bagaimana pekan budaya itu dibuka, proses acara berlangsung dari hari ke hari, apa yang terjadi saat wakil presiden datang, bagaimana kondisi para pengisi acara, bagaimana laku para penguasa dan pelaksana, dan bagaimana proses penutupannya.
Ada banyak hal yang bisa kita lihat dari pengalaman Sutton itu. Saya yang belumlah lama mengenal dunia kesenian di Sulawesi Selatan, menemukan beberapa masalah besar dari sana. Hal paling pertama dan utama yang segera terbaca dari kisah itu adalah bahwa dunia kesenian di Sulawesi Selatan begitu intim dengan kekuasaan. Ironisnya, keintiman itu justru berarti ketidakberdayaan menentukan keinginan sendiri. Mengapa hanya demi Try Sutrisno dan istrinya, sebuah acara bisa mengecewakan begitu banyak pihak? Apa yang ada dalam pikiran para pelaksana acara saat menyetujui rencana gubernur menunda acara itu?
Kisah yang dialami dan diceritakan Sutton itu memang terjadi 15 tahun lalu, tetapi saya percaya bahwa hal seperti itu masih berlangsung hingga sekarang―kalau tidak hendak mengatakan lebih parah dari itu.
Di tahun saat peristiwa itu terjadi, Indonesia masih berada di era sentralisasi. Kekuasaan saat itu nyaris tunggal: pemerintah. Namun di era desentralisasi yang menganakpinakkan kekuasaan sekarang, alangkah banyak kekuasaan yang harus didekati! Kekuasaan sekarang tak lagi melulu pemerintah. Kekuasaan sekarang bisa berwujud partai atau orang-orang yang sedang ingin berebut kekuasaan. Kekuasaan juga bisa berarti lembaga-lembaga kesenian sendiri.
Kekuasaan bisa berarti pemberi donor―asing atau bukan, lembaga atau individu. Kekuasaan bisa berarti segelintir orang berwibawa, wibawa yang terbuat dari masa lalu atau dari orang dekat atau entah dari mana. Kekuasaan sekarang bisa berarti macam-macam!
Jika kesenian tak bisa menentukan keinginan sendiri, untuk apa berada begitu dekatnya dengan pusat-pusat kekuasaan?
Tak bisakah kesenian tumbuh tanpa dekat dan bergantung pada kekuasaan? Mungkin ada yang menyodorkan 'ya', ada yang menyorongkan 'tidak', dan ada yang bermain-main di antara 'ya atau tidak'.
Apa sesungguhnya yang menarik dan penting dari kekuasaan? Selain pesona kekuasaan itu sendiri, tentulah uang dan hal-hal lain yang berkisar di situ.
KEKUASAAN dan uang adalah dua kata benda yang bisa bekerja dengan kekuatan tak terbayangkan. Pesona keduanya tak bisa dipungkiri, aduhai, alangkah menggoda. Begitu banyak teori yang lahir dan menjelaskan bagaimana berbahayanya kekuasaan dan uang. Begitu banyak fakta yang telah membuktikannya. Saban hari media menyuguhi kita berita penyelewengan dana, berita korupsi.
Dari korupsi yang terjadi di pemerintahan sampai lembaga swadaya masyarakat. Dari korupsi yang terjadi di lembaga keuangan hingga lembaga kebudayaan. Dari korupsi yang terjadi di lembaga keagamaan hingga lembaga pemberantas korupsi sendiri.
Meskipun daya tarik kekuasaan betapa dahsyat, aturannya jelas: hanya segelintir orang yang bisa rapat dan intim dengannya. Persoalan besar bisa serta-merta muncul dari situ. Mudah ditebak akibatnya akan terjadi kondisi di mana orang-orang kesenian berebut posisi dan saling jegal, juga munculnya blok-blok yang memperebutkan proyek kesenian.
Persoalan dana kesenian di Sulawesi Selatan telah menjadi perbincangan banyak orang, meskipun tidak terbuka seperti membincangkan Pilkada. Saya tidak tahu persis berapa jumlah dana yang disiapkan pemerintah untuk kesenian di provinsi ini. Namun saya yakin jumlahnya tidaklah sedikit―sebab berapapun jumlahnya harus disebut besar sebab tak datang dari mana-mana kecuali dari rakyat.
Keintiman seni dengan kekuasaan hanya akan menjerumuskan kesenian ke dalam dua nganga lubang: seni yang diperlakukan penguasa sebagai 'hiburan' dan seni yang diperlakukan orang-orang seni sebagai 'jualan'.
Ketika kesenian semata bergantung pada dana-dana kesenian yang ada di tangan penguasa, penguasa akan terus-menerus menganggap kesenian (utamanya seni tradisi) sebagai semata pemanis tanpa pernah memberi perhatian mendalam padanya. Sampai kapan kesenian hanya menjadi bagian kecil sebuah acara besar?
Sampai kapan kesenian hanya jadi 'acara hiburan' dalam sebuah perhelatan politik, misalnya? Kita sering bertanya seperti itu, bukan? Dan tentu saja kita akan terus bertanya seperti itu. Sebab kita tak bisa berharap akan lahir sebuah strategi pengembangan kesenian dari tangan penguasa yang memandang seni dengan cara semacam itu.
Pun ketika kesenian hanya bergantung pada dana-dana kesenian, pelaku kesenian semata akan menghasilkan karya-karya seni yang pragmatis dan instan. Karya dan kegiatan seni yang lahir kehilangan kedalaman dan memandang remeh hal-hal penting semacam eksplorasi dan riset. Atau paling banter acara-acara kesenian jadi acara arisan. Acara kesenian hanya dinikmati orang-orang seni sendiri. Jika satu komunitas berada di atas pentas, komunitas lainnya berada di depan pentas sambil menunggu giliran berada di atas pentas.
Masalah-masalah besar ini akan diikuti serombongan masalah lainnya. Pesona kekuasaan dan uang seperti kita tahu juga cenderung membuat orang paranoia. Orang yang memegangnya cenderung takut kehilangannya. Orang-orang sibuk menjaga posisi dan berebut proyek, maka terabaikanlah banyak persoalan lain yang krusial. Persoalan regenerasi, misalnya.
Ketika penyakit paranoia ini menghinggapi tentulah persoalan regenerasi adalah hal yang nyaris mustahil dipikirkan. Persoalan mendeknya regenerasi tentu saja akan diikuti serombongan lagi masalah yang juga membawa serombongan masalah lain. Dan seterusnya. Dan seterusnya.
***
TANGGAL 3 FEBRUARI 2008 sebuah lembaga bernama INDONESIA CULTURE WATCH (ICW) dideklarasikan di Gedung Kesenian Societeit de Harmonie Makassar. Lembaga itu menurut direkturnya, Ahyar Anwar, akan menjalankan empat fungsi utama; menjadi pusat kajian dan penelitian terhadap masalah kebudayaan dan kesenian; corong advokasi dan kampanye penguatan budaya; mengawasi, memonitor, dan melakukan evaluasi terhadap perencanaan penganggaran oleh pemerintah, dan; memberikan masukan kepada pemerintah. Lembaga yang namanya mengingatkan saya pada Indonesia Corruption Watch itu dideklarasikan oleh tujuh orang. Selain Ahyar Anwar, ada lagi enam orang lainnya; Asmin Amin, Ridwan Effendy, Arman Dewarti, Bahar Merdhu, Abdi Bashit, dan Solihing.
Sewaktu pembentukan ICW disosialisasikan, para deklatornya mengatakan pemerintah belum melakukan upaya serius untuk melakukan penyelamatan melalui agenda terpadu dengan anggaran bidang kebudayaan dan kesenian yang proporsional dan transparan. Di dalam siaran pers deklarasi ICW pernyataan itu sekali lagi disebutkan. Karena itulah, katanya, ICW penting hadir.
Lembaga ini menyandang nama mulia yang berat. Menurut saya lembaga baru ini penting ada sepanjang bisa menjaga fungsi, tetap independen dan bersih. Tugas lembaga yang menyebut diri sebagai watcher adalah mengurai tumpukan masalah semacam yang saya jelaskan di bagian-bagian awal tulisan ini. Dan konsekuensinya adalah tidak menjadi intim dengan kekuasaan―agar tidak terjebak menjadi penguasa baru kesenian.
Jika ICW berniat mengurai masalah dan mengembangkan kesenian di Indonesia (mari kita mulai dari Makassar dulu!) hal pertama yang harus dilakukan adalah memfokuskan diri. Fokus. Pekerjaan utama ICW seharusnya, salah satunya, adalah mengawasi dan mengevaluasi aliran dana kesenian dan proyek-proyek kesenian yang dikerjakan oleh komunitas-komunitas seni―tidak menjadi pelaksana kegiatan kesenian. Juga mengawasi komunitas-komunitas seni agar tidak melakukan 'selingkuh' dengan kekuasaan.
Tentu saja yang perlu disiapkan pertama adalah perangkat-perangkat pengawasan itu, semisal data-data tentang komunitas seni di Sulawesi Selatan. Orang-orang di lembaga pengawas kesenian ini juga tak harus berlatar seni semua, tetapi dari latar ilmu lainnya seperti hukum dan akuntansi.
Jika ICW maruk ingin mengerjakan juga kerja-kerja kesenian, maka lembaga ini pun tidak akan menyelesaikan masalah melainkan menyemai masalah baru. Satu kesalahan yang banyak dilakukan lembaga kesenian di Sulawesi Selatan adalah memposisikan diri juga sebagai event organizer yang seyogyanya menjadi kerja komunitas-komunitas seni-budaya. ICW tidak perlu masuk dan mengambil wilayah kerja semacam itu.
Dan juga, jika ICW menjebakkan diri mengerjakan kegiatan-kegiatan seni pula yang terjadi adalah lembaga ini, kemungkinan besar, akan menggunakan dana kesenian dan bersaing memperebutkan proyek-proyek kesenian. Bersamaan dengan itu tumbuhlah paradoks raksasa dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin sebuah lembaga pengawas bisa mengawasi dirinya sendiri?
***
HINGGA DI PENGHUJUNG 2008 ini, saya tak mendengar ada usaha serius yang dilakukan ICW sebagai lembaga pengawas kesenian di Makassar. Terakhir, saya mendapat undangan peluncuran buku berjudul Tokoh-tokoh di Balik Nama Jalan Kota Makassar yang dilaksanakan di tempat di mana ICW dideklarasikan. Penulisan, penerbitan dan peluncuran buku itu dikerjakan ICW. Penulisnya adalah sanga ketua, Ahyar Anwar dan penyair-penulis, Aslan Abidin. Saya tidak hadir di acara itu. Saya bertanya sendiri: adakah dana penulisan, penerbitan dan peluncuran buku itu tidak berasal dari pemerintah?
Dari Aslan Abidin saya tahu bahwa pengerjaan buku itu menghabiskan dua puluhan juta dana pemerintah. Akhirnya, apa yang saya duga sebelumnya terjadi. ICW ternyata harus pertama-tama mengawasi dirinya sendiri! Jika tak mampu mengawasi diri maka ada dua alternatif yang segera harus dipikirkan ICW saat ini: mengubah nama atau bunuh diri.
Jika tak mau atau tak mampu memilih satu pun dari pilihan di atas, mungkin benar seloroh kawan saya di jejaring sosial Facebook. "Ajak saja beberapa kawanmu, An, membuat Culture Bay Watch untuk menyelamatkan orang-orang yang tenggelam itu!" katanya. Kawan saya itu dulu memang gemar sekali menonton film seri Bay Watch. "Cowok-cowok di serial tivi itu seksi-seksi, bo!" katanya sambil tertawa. (p!)
*Citizen reporter M. Aan Mansyur dapat dihubungi melalui email luarkurung@yahoo.co.id
|
| | Jumlah
Komentar (11) |
|
| Komentar :
01-01-2009 Dari : Masykur | wah, Link-SS? kenapa
jadi mirip sama
Waffen-SS? hehehe 30-12-2008 Dari : halim hd. | halimhade@yahoo.com NAMBAH: pada tahun
2000-2001, setelah
'makassar arts forum
(maf-99) pernah ada
yang namanya LINK-SS
(link kesenian
sulsel) dibentuk
oleh beberapa
aktivis lsm. yang
'menarik', ambisi
lembaga ini membuat
saya agak kecut:
mereka ingin
'menyaring' kesenian
yang masuk ke
wilayah sulsel,
khususnya makassar.
saya kaget betul
dengan gagasan itu.
saya pikir, setelah
rejim suharto jatuh,
kenapa pula muncul
sejenis rejim yang
ingin memonopoli
suara dan hak orang
lain. tapi,
beruntunglah,
lembaga itu tak lama
umurnya; dia mati
sendiri. 30-12-2008 Dari : johang | ICW? mate colli'? 29-12-2008 Dari : halim hd. | halimhade@yahoo.com saya punya kesan icw
dibentuk dengan
motif politik:
mengawasi penggunaan
dana kesenian yang
dikelola oleh pemkot
dan pemda, yang oleh
kalangan icw
dianggap hanya
disalurkan kepada
segelintir orang.
niat baik itu,
nampaknya akhirnya
harus tunduk kepada
ambisinya sendiri.
untuk ini saya
setuju kepada opini
aan mansyur, bahwa
icw melenceng dari
niat semula. tapi,
satu catatan yang
perlu saya berikan
disini:dana pemkot
atau pemda adalah
hak warga dan
siapapun berhak.
jadi, icw juga
sebenaranya punya
hak untuk meminta
dana. disinilah
muncul masalah:
apakah dana itu
untuk kegiatan
sejalan gagasan
awal, ataukah dia
berambisi untuk
menyaingi lembaga
kesenian yang telah
ada. dan satu hal
lainnya, bukan hanya
di makassar, di mana
saja, nampaknya ada
kecenderungan kuat
kalangan seniman dan
aktivis kesenian
cenderung membikin
institusi hanya
untuk melobi dan
kepentingan dirinya
sendiri. saya kira,
icw tak akan
bertahan lama, dan
akhirnya 'mati'
(atau 'bunuh diri'
menurut istilah aan
mansyur) sebelum
ajal, sebelum dia
menunjukan suatu
kerja yang
benar-benar
didasarkan
komitmennya kepada
kehidupan
kebudayaan. 28-12-2008 Dari : Martini Suharto | juluatia@gmail.com Kesenia Makassar
tidak akan perna
redup, bibit bibit
baru akan selalu
tumbuh dengan
pembidaan yang baik.
Bunda akan terus
mendorong perjuaan
hak-hak Kesenia
Makassar, ini adalah
salah satu dorong
untuk Bunda tetap
maju dalam pemilihan
Legeslatif untuk
Kota Makassar.
Atau lebih jelasnya
dan ingin menenal
lebih jauh Bunda
silakan kunjungi
http://juluatia.blog
spot.com/
Salam 28-12-2008 Dari : | artinya ICW juga
harus bertugas
melihat perkembangan
WC di makassar..WC
kan juga produk
budaya... 27-12-2008 Dari : Perenunganku | Apakah Makassar
Butuh Pengawas
Kebudayaan a la Bay
Watch?......pusingka
karena Mapparessaku
menghubungkannya
dengan banyaknya
Caleg yang tidak
berbudaya... 27-12-2008 Dari : budi | ilmu memang harus
memihak dan tidak
diam berpangku
tangan... he he... 26-12-2008 Dari : halim hd. | halimhade@yahoo.com ICW,
hehehehehehe,masih
ada? sedang ngapain?
26-12-2008 Dari : Mapparessaku | ... macca to ko
engka ICW sedding.
tambai meni tugasna
; pekko batena
nipallisu Mangkasa'
mancaji kota
"berbudaya!",
paressa manengi
caleg-leg-e kegae
de' na "berbudaya
!", selleini ro
asenna ICW mancaji
bicara indonesia-na
(aj'ana englisu), e
.. indonesia-na tong
selleini
sulawesi-selatan
yare'ga makassar,
tambaitoi tugas
"ja-jalang
(networking?). ko
anggarangnami
pemerintah elo na
watch! e... ka
gampammitu; gabung
aja ke Kopel ! gitu
! 25-12-2008 Dari : ardadi | diwanua@gmail.com begini mi kalo wasit
mau jadi manajer.. |
|
|
|
|
| ::
CITIZEN REPORTER |
 | (Kamis, 12-07-2007) |  | (Minggu, 29-04-2007) |  | (Selasa, 31-10-2006) |  | (Rabu, 11-10-2006) |  | (Rabu, 16-08-2006) | |
|
Untitled Document
| ::
DUNIA SEGIEMPAT KAREBOSI |
|
Untitled Document
| ::
KONTAK TIM PANYINGKUL! |
Email Redaksi :
redaksi@panyingkul.com
Tim:
yus@panyingkul.com
+62 813 226 80844
Moch. Hasymi
+62 811 955 954
|
|
|