|
|
| . |
| ::
|
| Sabtu, 27-09-2008 | Membaca Pemikiran Politik Islam Indonesia :: Muhibin AM ::
| Judul:
Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah,
Masyarakat Madani dan Demokrasi.
Penulis:
Syarifuddin Jurdi
Penerbit:
Pustaka Pelajar
Cetakan:
Pertama, Juli 2008
Tebal:
678 Halaman
| Eksistensi Islam sebagai sebuah agama dalam kaitannya dengan kehidupan politik masih diperdebatkan. Islam yang seyogyanya menjadi agama perekat keimanan bagi pemeluknya justru menjadi alat untuk saling mengklaim kebenaran. Di satu sisi ada yang menafsir bahwa Islam tidak bisa lepas dari masalah-masalah kenegaraan/politik. Alasannya, Nabi Muhammad SAW telah merintis sistem pemerintahan a la Islam di Madinah. Dengan dasar itu kelompok ini mengklaim bahwa Muhammad di samping sebagai seorang nabi, juga merangkap sebagai seorang khalifah atau penguasa. Sementara dalam pandangan kelompok yang lain, antara Islam dan negara tidak memiliki hubungan apa-apa. Ajaran Islam hanya bertugas membangun sebuah peradaban moral sesuai dengan yang dikehendaki oleh Alqur’an. Islam hanya menekankan kepada pemeluknya untuk selalu menegakkan kebenaran, keadilan dan keihklasan serta menganjurkan untuk menunaikan amanat.
Di Indonesia, perdebatan mengenai hubungan antara Islam dan negara sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Kelompok yang berhaluan fundamental selalu menghendaki tegaknya syariat Islam di negeri ini, sementara kelompok moderat yang kebanyakan diwakili oleh NU tidak menghendaki adanya hukum yang berbau syariat Islam di negeri yang plural. Alasan yang sama-sama kuatnya, menjadikan kedua kelompok yang saling bertentangan ini seolah tidak pernah menemui jalan damai. Bahkan akhir-akhir ini terutamanya setelah genderang reformasi ditabuh, keduanya saling memperebutkan pengaruh melalui jalan politik kepartaian dan organisasi keagamaan lainnya.
Partai-partai yang berasaskan Islam seperti PBB, PKS, PPP, PBR maupun kelompok-kelompok yang mengusung idiologi Islam merupakan satu bentuk manifestasi perpolitikan Islam Indonsia yang memperjuangkan syariat Islam.
Umumnya mereka didukung oleh organisai-organisasi keagamaan yang memiliki kesamaan perjuangan. Diantaranya seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menghendaki khilafah Islamiyah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang diketuai oleh Abu Bakar Ba’asyir, menghendaki Khilafah Nusantara, yang menurutnya bahwa persatuan bangsa hingga saat ini merupakan persatuan yang bathil yakni persatuan yang tidak diridhai oleh Allah SWT.
Laskar Jihad (LJ) Ahlussunah Waljama’ah yang diketuai oleh Dja’far Umar Thalib yang bermula dari kelompok kajian yang dikenal dengan gerakan salafi atau salafiyah yang bermarkas di Yogyakarta. Front Pembela Islam (FPI) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 oleh Habib Muhammad Riziek Shihab, yang menghendaki pengembalian tujuh kata dalam Pancasila yang pernah dihapus para founding father kita. Kelompok ini dikenal dengan sikapnya yang militan dengan seringnya melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam (THM). Yang terakhir adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang didirikan pada 29 Maret 1998 oleh para aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam pertemuan nasional Forum Silaturrahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) X di Malang, yang kemudian secara diam-diam menjadi underbow-nya salah satu partai politik yang berazaskan Islam,
PKS. Padahal saat dideklarasikannya, gerakan kemahasiswaan ini merupakan sebuah gerakan yang murni independen, seperti gerakan-gerakan kemahasiswaan yang lain. (halaman: 383)
Perjuangan untuk menegakkan syariat Islam di bumi Nusantara ini bukan tanpa halangan. Wacana keislaman yang mereka bawa ke permukaan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi perhatian. Terutamanya menghadapi mayoritas umat muslim di negeri ini yang berhaluan moderat. Jalan kesabaran dan keuletan merupakan salah satu cara untuk bisa mencapai cita-citanya.
Tokoh-tokoh Islam moderat yang dengan nada tegas menolak Syariat Islam dan dengan loyal membela Pancasila, diantaranya seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amin Rais, Syafii Ma’arif, Nurcholis Madjid (Cak Nur) dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Alasan para tokoh-tokoh papan atas ini menganggap Islam tidak mengatur masalah kenegaraan. Bahwa Al Quran tidak satupun menyebut masalah khilafah Islamiyah atau yang lainnya, yang ada hanyalah perintah untuk menegakkan keadilan, kejujuran dan keihklasan serta perintah untuk menunaikan amanat.
Sejarah suksesi kepemimpinan pada masa khulafaurrasyidin pun menurut Abdurrahman Wahid tidak jelas ketetapannya, dari mulai Abu Bakar hingga Ali bin Abu Thalib cara pengangkatan khalifah satu dengan yang lain sudah sangat jelas berbeda-beda, yang berarti bahwa Islam tidak mengatur secara pasti mengenai masalah hubungan antara Islam dengan kenegaraan. (Abdurrahman Wahid: Islamku, Islam Anda, Islam Kita)
Bertolak dari permasalahan itulah buku ini hadir. Penulis buku ini membawa kita pada suatu pemahaman baru mengenai perjalanan gerakan-gerakan pemikiran keagamaan yang syarat dengan dialektika, terutama mengenai hubungan antara Islam dan negara.
Meskipun yang dibahas adalah masalah klasik,namun cara penyajian yang mudah dipahami dan dengan disesuaikan dengan kondisi umat Islam saat ini, menjadikan buku ini layak dijadikan referensi untuk mengetahui peta perjuangan kelompok-kelompok Islam di tanah air. Buku ini dapat mengantar pembaca pada pemahaman yang lebih dalam tentang gerakan-gerakan itu dan friksi yang terus bermunculan di antara kelompok yang sama-sama mengibarkan panji Islam. (p!)
* Peresensi adalah peneliti pada Lembaga Kajian Agama dan Swadaya Ummat (LeKAS) Yogyakarta, dapat dihubungi melalui email mr_ibin@yahoo.co.id
|
| | Jumlah
Komentar (3) |
|
| Komentar :
10-07-2009 Dari : Daeng Lalo | muslimin.beta@pewarta-indonesia.com Pertama saya kritisi
adalah judulnya
dulu. Dari sub
judul, tertera kata
"masyarakat madani"
dan "demokrasi".Dari
kedua konstruk itu,
apa bedanya?
Bukankah konsep
masyarakat madani
itu derivatif dari
demokrasi, jadi
tidak bisa
dipisahkan menjadi
konsep yang mandiri.
Masyarakat madani
sering juga disebut
civil society dalam
konteks pemikiran
ilmu politik
sama-sama berinduk
ke pemikiran
demokrasi. 09-05-2009 Dari : CHkeUBCOsrc | ycxxbj@ieidcu.com e9oZOs
xwkjhwuqlwhb,
[url=http://fxwmljiz
wlof.com/]fxwmljizwl
of[/url],
[link=http://nchmbhl
comlh.com/]nchmbhlco
mlh[/link],
http://nihrtkfyqxwp.
com/ 28-09-2008 Dari : Muh. Nur Taqwim | taqwimyunus@yahoo.co.id Jika buku ini dapat
memberikan gambaran
yang jelas tentang
peta pergerakan
kelompok muslim
dalam dunia
perpolitikan di
Indonesia, maka
pastilah akan mudah
pula bagi kita untuk
bisa membedah segala
problematika dan
kunci pemecahan atas
gerakan kelompok
Islam yang ada saat
ini. Tapi sesuai
dengan pengamatan
saya, pergerakan
politik
kelompok-kelompok
Islam yang ada saat
ini masih bermain
ditataran atas.
Artinya, bahwa
gerakan tersebut
(lewat Parpol atau
non parpol) hingga
saat ini belum
menunjukkan hasil
yang signifikan
untuk terjadinya
perubahan di negara
Indonesia. Secara
jujur saya mau
mengatakan, bahwa
bukan persoalan
gerakan politik itu
dilakoni oleh parpol
atau kelompok
Islamnya yang
penting. Akan
tetapi bagaimana
orang-orang Islam
itu mampu secara
individual
menunjukkan
eksistensinya dalam
berpolitik dan
bersikap terhadap
lingkungan
sekitarnya
sebagaimana yang
diatur dalam Al
Quran. Sangat sulit
saat ini kita
menemukan orang
Islam yang mau
mengatakan pada
dirinya, bahwa
gerakan politik yang
saya bangun ini
adalah bukti konkrit
atas pemahaman saya
terhadap Islam,
sehingga mewakafkan
diri atas perjuangan
betul-betul
merupakan hal yang
urgent untuk
dilakukan. |
|
|
|
|
| ::
CITIZEN REPORTER |
 | (Kamis, 12-07-2007) |  | (Minggu, 29-04-2007) |  | (Selasa, 31-10-2006) |  | (Rabu, 11-10-2006) |  | (Rabu, 16-08-2006) | |
|
Untitled Document
| ::
DUNIA SEGIEMPAT KAREBOSI |
|
Untitled Document
| ::
KONTAK TIM PANYINGKUL! |
Email Redaksi :
redaksi@panyingkul.com
Tim:
yus@panyingkul.com
+62 813 226 80844
Moch. Hasymi
+62 811 955 954
|
|
|